Sejarah, Visi, dan Misi

Sejarah

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung adalah salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang memiliki tugas fungsi untuk melaksanakan urusan Pembinaan dibidang Perdagangan dan Perindustrian. Pembentukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1395 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung yang merupakan penjabaran dari Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota, sesuai kewenangan telah diatur urusan yang harus dilaksanakan terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Perdagangan dan Perindustrian terdapat pada Urusan Pilihan, adapun secara lebih detail berkenaan dengan tugas dan fungsi.

Visi

Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah “Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis“.

Misi

Dalam mencapai Visi tersebut dituangkan ke dalam misi yang terkait dengan pembangunan ekonomi terdapat pada misi tiga yaitu “Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan“. Adapun Tujuan yang ingin dicapai yaitu:

  • Membangun masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang Bermutu, Adil dan Merata berlandaskan Nilai-nilai Agama dan Budaya;
  • Terlaksananya reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien;
  • Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan;
  • Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
  • Optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan.